Pemerintah RI Bersiap Sita Aset Kejelekan yang Disimpan di Swiss

VIVA   –  Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampaikan, pemerintah hendak mulai prosedur pengumpulan data serta pelacakan aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss. Dasar hukum terkait hal tersebut sudah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Yasonna usai DPR mengizinkan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Sandaran Hukum Timbal Balik dalam Urusan Pidana Antara Republik Indonesia serta Konfederasi Swiss untuk menjadi UU dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

Dia mengatakan, langkah selanjutnya pemerintah akan membentuk tim bersama dengan Bareskrim, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kementerian Luar Negeri untuk menyelenggarakan asset tracing .

“Kami juga nantinya akan bekerja sama dengan pihak Swiss untuk menelungkupkan dan meminta data-data yang ada. Dengan dasar hukum ini, kita sudah melakukan hal tersebut, ” kata Yasonna dikutip Rabu, 15 Juli 2020.

Tempat juga menegaskan, dengan UU ini, aset hasil tindak pidana yang disimpan di Swiss akan lebih mudah dilacak dan disita oleh negara.

“Bagusnya, UNDANG-UNDANG ini bersifat retroaktif. Jadi, seluruh kejahatan fiskal, pencucian uang, ataupun apa saja yang terjadi sebelum perjanjian ini bisa tetap kita lacak, ” ujarnya..

Politikus PDIP itu juga menyampaikan bahwa pemerintah mau terus mencoba menjalin perjanjian Tumpuan Hukum Timbal Balik ( Mutual Legal Assistance /MLA) serupa dengan negara-negara lain. Kiprah itu sebagai upaya pemberantasan tindak pidana transnasional.

“Kita akan teruskan hal ini. Misalnya dengan Serbia, walaupun belum tersedia perjanjian ekstradisi dan MLA, tetapi Serbia sudah mengajukan draft & akan kita bahas tahun pendahuluan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, ” ujarnya.

Adapun, UU yang mengatur tentang MLA dengan Swiss ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pembicaraan dirintis dalam 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Konfederasi Swiss Micheline Calmy-Rey di Istana Negara, Jakarta.

Ketika tersebut, Calmy-Rey sepakat dengan ide pemerintah Indonesia dan Swiss yang berjalan sama mengembalikan aset koruptor dalam negara tersebut. Pembicaraan kembali dikerjakan pada 2010 saat Presiden Pakta Swiss Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia.

Namun suram akibat berbagai hambatan, termasuk teknis pengembalian aset dan ketatnya preskripsi perbankan di Swiss. Diskusi balik hidup di era pemerintahan Kepala Joko Widodo dan perundingan pertama pun digelar pada 28-30 April 2015 di Bali.

Delegasi Indonesia kala itu diketuai Direktur Hukum Internasional dan Otoritas Pusat yang kini menjabat Eksekutif Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 30-31 Agustus 2017, digelar perundingan kedua pada Bern, Swiss.

Menyuarakan juga:   Menko Luhut ‘Pelototi’ Tingkat Komponen Dalam Negeri di Pertamina

Barulah di 4 Februari 2019 Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter menandatangani perjanjian MLA Indonesia-Swiss dalam pertemuan di Bernerhof, Bern, Swiss.

Saat membacakan pendapat akhir Presiden atas RUU tersebut, Yasonna menyebutkan bahwa pengesahan RUU itu menjadi UU akan meningkatkan efektivitas kerja pas pemberantasan tindak pidana yang berkelakuan transnasional. Meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak kejahatan fiskal.

“Perjanjian tersebut juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat membalas tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi kedua negara, ” kata menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, tersebut.

Yasonna menambahkan, Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional ini tidak mudah. Kejadian ini berbeda dengan penanganan urusan tindak pidana dalam teritorial negara.

Baca juga:   Menkumham Bantah Djoko Tjandra Berkeliaran di Indonesia

“Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilaterlal & multilateral, khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang meja hijau dan pelaksanaan putusan pengadilan, ” imbuhnya.