Ombudsman Soroti Tingginya Retribusi Kepada Penyedia Utilitas Umum

VIVA â€“ Ombudsman RI menyoroti pengenaan retribusi yang tinggi oleh Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dikenakan kepada perusahaan penyelengara utilitas umum saat ini. Hal itu berpotensi menggangu layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat dan mal administrasi.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengungkapkan, kebijakan itu jadi sorotan terlebih lagi karena saat ini sedang diterpkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sebab, perusahaan yang dikenakan retribusi tinggi itu adalah di bidang listrik, PDAM, gas dan telekomunikasi saat ini menjadi sektor kritikal di masa PPKM Darurat.  Hery memastikan Ombudsman akan melakukan langkah responsif terkait hal ini.

Pemkot Surabaya diketahui akan mengenakan sewa dengan tarif komersial atas jaringan listrik, PDAM, gas dan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayahnya. Meski, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) sudah melayangkan surat keberatannya.
 
Menurut Hery seharusnya Pemkot Surabaya dapat melihat UU no 25 tahun 2009 pasal 4 tentang pelayanan publik. Perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang bergabung di APJATEL sejatinya merupakan entitas bisnis yang memberikan pelayanan umum.

“Apalagi di saat pandemi COVID-19, sehingga perusahaan telekomunikasi dan internet merupakan sektor kritikal dan menyangkut kepentingan umum. Harusnya mereka tidak dikenakan retribusi,” ujar Hedy dikutip dari keterangannya, Sabtu 10 Juli 2021.