Kejagung: Pedoman ‘Periksa Jaksa Harus Persetujuan Jaksa Agung’ Kajian Lama

VIVA   –  Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan, Norma Nomor 7 Tahun 2020 dengan diterbitkan Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak terkait dengan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Menurutnya, kupasan pedoman ini sudah dilakukan semenjak lama.

“Enggak ada (kaitan dengan Jaksa Pinangki). Sebab bikin pedoman itu kajiannya cukup lama, ” kata Hari pada wartawan pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Sebelumnya diberitakan,   Jaksa Agung ST Burhanuddin  baru-baru ini mengeluarkan Pedoman Bagian 7 Tahun 2020 tentang pemberian izin jaksa agung atas pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang diduga melaksanakan tindak pidana.

Patokan 7/2020 itu diteken Burhanuddin di Kamis, 6 Agustus 2020. Padahal, kejaksaan melalui jaksa agung bujang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) sedang menyidik dugaan kasus yang menggandeng jaksa Pinangki bersama Anita Kolopaking terkait perjalanan Djoko S Tjandra.

Pedoman Jaksa Besar 7/2020 ini tujuannya memberikan pelestarian kepada jaksa untuk bisa melayani profesinya tanpa mendapat intimidasi, usikan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya, baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana  maupun hal lainnya.

“Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, jaksa sering kali berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dari segi keamanan, baik harta benda, rumpun bahkan jiwanya sendiri sehingga menggunakan perlindungan hukum, ” begitu tala Pedoman Jaksa Agung 7/2020.

Baca juga:   Jaksa Agung Keluarkan Norma Kala Jaksa Pinangki Sedang Diusut

Dalam pedoman tersebut  diatur tentang tata cara pendapatan izin jaksa agung pada bagian II  yakni jaksa yang diduga melakukan tindak pidana, maka buat pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, & penahanan terhadap jaksa hanya sanggup dilakukan atas izin Jaksa Utama.

Selanjutnya,   untuk memperoleh izin jaksa agung, instansi pemohon harus mengajukan permohonan izin pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang disangka melakukan tindak pidana.

Permohonan yang dimaksud harus dilengkapi dokumen persyaratan seolah-olah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, keterangan atau pengaduan, resume penyidikan/laporan perkembangan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan saksi.

Namun, jika buatan pemeriksaan dinyatakan tidak lengkap, tidak bersesuaian atau tidak memiliki urgensi maka dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan.  

Disebutkan pula asisten umum jaksa agung, asisten khusus jaksa istimewa atau pejabat lainnya yang ditunjuk jaksa agung memberikan pertimbangan kepada jaksa agung untuk menolak aplikasi izin dari instansi pemohon.

Persetujuan atau penolakan aplikasi izin jaksa agung disampaikan oleh asisten umum jaksa agung, asisten khusus jaksa agung, atau penguasa lainnya yang ditunjuk kepada pimpinan instansi penyidik paling lama besar hari kerja sejak persetujuan permisi jaksa agung diterbitkan.

Namun, pedoman ini tidak diperlukan bagi jaksa yang tertangkap lengah melakukan tindak pidana. Lalu, kepala satuan kerja segera berkoordinasi secara instansi lain terkait, mengambil langkah-Iangkah yang dianggap perlu dan menyerahkan bantuan pendampingan hukum kepada jaksa yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Ketentuan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan pengurungan terhadap jaksa berdasarkan pedoman ini berlaku secara  mutatis mutandis   terhadap jaksa jadi saksi.

Saat ini, jaksa Pinangki mempunyai dua kejadian yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Pertama, soal pemeriksaan perlindungan yang diduga bepergian ke luar negeri tanpa izin.

“Sudah kami sampaikan, yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu pencopotan atau di- nonjob -kan  sebab jabatan struktural, ” kata Hari pada Selasa, 4 Agustus 2020.

Jaksa Pinangki dicopot dari jabatan kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II dalam Biro Perencanaan Jaksa Agung Bujang Pembinaan, karena terbukti melakukan pengingkaran disiplin Aparat Sipil.

Kasus kedua, Hari mengatakan, perkiraan adanya suatu peristiwa yang diduga apakah bisa menjadi peristiwa pidana atau bukan. Hasil pemeriksaan perlindungan terhadap jaksa Pinangki ini telah diserahkan kepada jampidsus untuk didalami adanya dugaan pidana atau tidak.

“Untuk adanya sejenis peristiwa yang diduga pidana itu sudah diserahkan ke jampidsus. Cara selanjutnya sesuai dengan SOP yang ada, maka laporan pemeriksaan pengawasan tadi akan dilakukan telaah oleh tim, ” ujarnya. (art)