Habib Bahar Menang Gugatan Hak Asimilasi, Kemenkumham Ajukan Banding

VIVA   –  Meja hijau Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan Habib Bahar bin Smith secara menyeluruh, terkait penghapusan asimilasi oleh Balai Pemasyarakatan Posisi II Bogor. Merespons itu, Departemen Hukum dan HAM siap menempuh upaya banding.

Besar Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Kanwil Jawa Barat, Abdul Aris membaca, tim advokasinya sedang membahas kesiapan banding.

“Untuk kemudian tim advokasi melakukan rapat mempercakapkan langkah hukum selanjutnya mengajukan   upaya banding, ” ujar Aris saat dikonfirmasi, Senin, 12 Oktober 2020.

Baca Juga: PTUN Kabulkan Gugatan Habib Bahar, Pencabutan Asimilasinya Tidak Sah

Aris menyampaikan pihaknya menghormati vonis PTUN Bandung. Kata dia, peristiwa ini akan direspons pada kolom hukum.   “Kita hormati keputusan Hakim TUN   Bandung, dengan membatalkan SK Kabapas Bogor, ” ujarnya.

Sebelumnya, Elok Hakim PTUN Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Habib Bahar bin Smith terkait surat keputusan pembatalan asimilasi pada Senin, 12 Oktober 2020. Majelis hakim menilai penghapusan asimilasi yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Bogor terhadap Habib Bahar tak sah.

“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dua, pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, ” kata Ketua Cantik Hakim PTUN Bandung, Faisal Zad yang dikutip dari YouTube PTUN Bandung.

Kemudian, Faisal membuktikan tidak sah putusan Kepala Balairung Pemasyarakatan Klas 2 Bogor Bagian: W11. pas. pas33. pk. 01. 05. 02-1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat kesimpulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas dua Cibinong dengan surat Nomor: W11. pas. pas. 11. pk. 01. 04-1473 tahun 2020.

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut Kesimpulan Kepala Balai Pemasyarakatan Klas dua Bogor tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Besar Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 Cibinong. Menghukum tergugat untuk membayar kos perkara Rp466. 000, ” ujarnya.