Gerindra Dukung Izin Amdal Tak Dihapus dalam RUU Cipta Kerja

VIVA   –  Izin terkait  amdal tampaknya prospek tak dihapus dari Rancangan Peraturan (RUU) Cipta Kerja. Ketua Pranata Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai amdal dinilai sudah terintegrasi jadi sulit dihilangkan.

Supratman menjelaskan hal ini merespons kelanjutan pembahasan draf RUU Cipta Kerja dengan perwakilan pemerintah pada Selasa kemarin, 4 Agustus 2020.

Dia bilang Fraksi Gerindra sepakat dengan pemerintah bahwa izin amdal tak dihapus.

“Karena sudah melekat di dalam perizinan berusaha. Tapi, jika teman-teman (fraksi) yang lain menganggap itu dicabut ya silakan. Tapi, kalau saya  yang menggantikan Fraksi Partai Gerindra, menyatakan dengan RUU Cipta Kerja ini kerelaan lingkungan itu sama sekali tak dihapus, ” kata Supratman, di dalam keterangannya yang dikutip, Rabu, 5 Agustus 2020.

Baca Juga: Mahfud Sebut Omnibus Law Ciptaker untuk Basmi Kebiasaan Suap

Dia menjelaskan, memang izin amdal tahu jadi persoalan yang alot dibahas dalam RUU Cipta Kerja. Ada fraksi lain yang berpendapat perlunya pencabutan izin amdal.

Sementara, selama itu, izin amdal menjadi kewenangan kawasan atau pemerintah pusat.

Pun, dari perwakilan pemerintah, Pekerja Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian Elen Setiadi dalam rapat RUU Cipta Kerja mengatakan aturan amdal bertemu prinsip dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Maka itu, amdal tidak boleh hilang.  

Elen mengatakan amdal istimewa karena mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

“Amdal tersebut wajib dan akan kita kawal agar tidak berdampak kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan, ” perkataan Elen.

Sebelumnya, Besar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dengan RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin permudah   proses pengajuan izin lingkungan. Pengajuan izin ini kepada investor besar ataupun yang kecil bagaikan pelaku UMKM.

Namun, memang tak semua kelas pengusaha butuhkan Amdal. Menurutnya, tetap ada persyaratan dalam konteks perlindungan dunia.  

Kata tempat, salah satunya persyaratan mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) & Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). (ren)