Amiruddin ke Margarito: Jangan Anda Minta Lele Bersisik ke Komnas HAM!

VIVA â€“ Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan ada 11 pelanggaran dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Komnas HAM juga memberikan rekomendasi ke Presiden Jokowi terkait polemik TWK KPK.

Hal ini jadi pembahasan dalam Dua Sisi tvOne ‘Proses TWK KPK Langgar HAM?’ yang menghadirkan sejumlah pembicara seperti komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Anggota Komisi III DPR dari PDIP Junimart Girsang, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, praktisi hukum Haris Azhar, dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi non aktif KPK, Giri Suprapdiono.

Salah satu sesi dalam diskusi, Komisioner Komnas HAM Amiruddin diberikan waktu untuk menanggapi Margarito Kamis terkait rekomendasi pihaknya yang dinilai tak punya pengaruh. Ia menjelaskan sesuai UU Nomor 39 tahun 1999, Komnas HAM tak memiliki kewenangan untuk menjalankan rekomendasinya.

“Saya juga ingin sampaikan juga bahwa konstitusi hak asasi manusia di mana pun di dunia ini itu sama yaitu memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif yang memiliki kewenangan-kewenangan itu,” ujar Amiruddin dikutip VIVA, pada Minggu, 22 Agustus 2021.

Menurut dia, Komnas HAM hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwewenang. Dalam polemik TWK, rekomendasi itu sudah disampaikan ke KPK dan Presiden Jokowi. Jika nanti pihak eksekutif tak menjalankan rekomendasi Komnas Ham, maka itu dianggapnya sebagai kenyataan.

“Jadi, jangan Anda meminta ikan lele bersisik ke Komnas HAM! Karena kewenangan itu memang nggak dikasih ke Komnas HAM, karena memang tidak ada. Komnas HAM wajib menjalankan, tidak ada dalam Undang-undang,” tutur Amiruddin.